perda tentang perangkat desa. Jika dokumen tidak muncul, silahkan lakukan refresh ulang browser atau tekan F5. perda tentang perangkat desa

Perangkat Desa adalah salah satu organ pemerintah desa, selain Kepala Desa. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa. 2. (4) Kepala Desa mengajukan permohonan izin pengisian Perangkat Desa kepada Bupati lewat Camat dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut: a. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2015. B. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 566. Gubernur tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat; Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 13 Seri E); 12. Rekomendasi Camat;dan d. 28. 2017. Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Pemberhentian adalah serangkaian proses untuk memberhentikan perangkat Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa berdasarkan peraturan Ketentuan Peralihan; 19. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2015. Undang -Undang Nomor 69. Peraturan Bupati Tuban No 7 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa lainnya dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak. TENTANG. PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 154 TAHUN 2022 TENTANG PERANGKAT DESA. pejabat yang mewakili dalam hal perangkat desa berhalangan atau kosong 7. Pelaksana Teknis. 18 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (1) tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. ABSTRAK: a. Mengatur tentang perubahan mekanisme pengangkatan Perangkat Desa, mekanisme pemilihan dan tugas dari tim pengangkatan perangkat desa. Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tenten Desa Adat di Bali. Larangan bagi perangkat desa; 6. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa. 23 Tahun 2014. Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERANGKAT DESA. Semoga dengan dikumpulkanya beberapa peraturan tentang desa diatas, bisa menambah dan memperkaya referensi kita didalam mengembangkan desa kedepannya. 45. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2017. Dear,. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. 16 Halaman. Tipe Dokumen. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5); 18. Untuk melaksanakan tugas Kepala Urusan mempunyai fungsi: Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat,. Peraturan Bupati Madiun Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Selanjutnya dalam PP Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki. PERDA No. mutasi jabatan antar Perangkat Desa dilingkungan Pemerintah Desa; dan b. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2. tentang Desa, pengaturan mengenai Perangkat Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah; d. Judul. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara. 30 hlm. Pemberhentian perangkat desa; 4. E. pengangkatan dan pemberhentian - perangkat desa. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;. (5) Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan kepada Camat. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ; dan b. PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 46 TAHUN 2020. 15. Desa Sapeken, kec. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huru f a, maka pengaturan tentang perangkat desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati . 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kekosongan jabatan diisi dengan Plt yang ditetapkan oleh Kepala Desa. desa-perangkat desa. Oleh karena itu setiap kabupaten dipacu untuk meyusun Perda tentang Perangkat Desa dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi, agar supaya Perda tersebut dapat dilaksanakan. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara. ABSTRAK:. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan h. 8. 1. Di Kabupaten Blora Jawa Tengah, terdapat perangkat desa yang diangkat berdasarkan perda yang berbeda-beda dengan masa jabatan yang berbeda. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007. 2022/NO. 2019. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah KotaPeraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2017. Mengubah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa. b. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2017. ABSTRAK: a. Badan Permusyawaratan Desa. Rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf d, dijadikan dasarABSTRAK: Seiring dengan perkembangan organisasi perangkat daerah Provinsi dalam rangka menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan serta peningkatan pelayanan umum, maka perlu melakukan perubahan Perda Prov. Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG TATA CARA PENCALONAN,PEMILIHAN DAN ATAU PENGANGKATAN PERANGKAT DESA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR. Pertanyaan adalah bagaimana masa jabatan Perangkat Desa lama yang pengangakatannya sebelum diterbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. pdf. struktur organisasi. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O14 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa. 1. PERANGKAT DESA. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015, PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perangkat Desa ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) UU No. Perda Kab Natuna No-7-Tahun-2019 Tentang Perangkat Desa. Mencabut PERDA Nomor 3 Tahun 2015: Selengkapnya. 14, LD 2018 No. Dalam pelaksanaan pembangunan Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa dan dapat dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa. 29 Tahun 1959; UU No. huruf c UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga berimplikasi hukum dalam penyelenggaraan Pengangkatan dan Pemberhentian. 67 Tahun 2017 yang intinya adalah untuk mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa agar lebih tertib. Bagian Kelima Pelantikan Perangkat Desa Pasal 10 (1) Perangkat Desa sebelum memangku jabatannya dilantik. 4, Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2019 Nomor 4. PERDA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA Terkait dengan Pangangkatan Perangkat Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, pada angka 2. Bidang. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang. ABSTRAK: a. Info Desa – Pemerintah telah mengeluarkan Permendagri No. dengan telah disahkannya UU No. 2018. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, berdasarkan pertimbangan ini maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa. Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri dari: 1) Pelaksana Teknis 2) Unsur. Mencabut Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 24 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa. 2017. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11 Tahun 2000; UU No. 12 Tahun 2016. Tebo tentang Tata Cara Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa; Untuk memenuhi pada huruf a diatas perlu menetapkan Perda Kab. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015, ketentuan Pasal 50 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga berimplikasi hukum dalam pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa; b. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan. Abstrak. Aturan Turunan. 8. Nomor 26 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Status : Berlaku Dilihat : 5158 | Diunduh : 1443. Permendagri nomor 67 tahun 2017 ini, maka Perda dan/atau Perbup harus mengatur adanya pasal yang mendelegasikan terbitnya Perdes. 7. Perangkat Desa Lainnya adalah Perangkat Pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Kepala Urusan, Pelaksana Teknis. Penjelasan : 3 hlm. Takalar. ABSTRAK: CATATAN:. undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa: 18 juni 2022 | 6. Kapan Undang-Undang Desa Diberlakukan? Undang-Undang Desa diberlakukan pada tahun 2014, yaitu dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Provinsi Jambi. ABSTRAK: a. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas perlu ditetapkan Peraturan daerah tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa. 3. 19. Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa. 09 Tahun 2018 JASA USAHA: 214 KiB: 596: PERDA NO. peraturan daerah kabupaten kubu raya nomor 2 tahun 2019 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa perangkat desa - pengangkatan dan pemberhentian peraturan daerah tahun 2019 no 2: 2019: peraturan daerah kabupaten kubu raya nomor 1 tahun 2019 tentang pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan. TENTANG PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang : a. Agar setiap orang mengetahuinya. penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa. Rancangan Peraturan Daerah TAHUN 2023. 42 halaman. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. Jumlah Halaman : 42 HLM; Lampiran : 100 halaman. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . Peraturan Perundang-undangan. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa merupakan hak yang harus dipenuhi sebagaimana diatur pada Pasal 66 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menjelaskan bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan. 15 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 16 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa perlu. Judul. 3. Judul. Belum Tersedia. Produk hukum ini berisi XII Bab dan 22 Pasal, ditetapkan tanggal 4Juni 2015dan 4Juni 2015di Gunungkidul. Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Desa, Desa Mahligai, Desa Teluk Baruk, Desa Air Batu, Desa Pantai Ria, Desa Penyong, Desa Sebintang, Desa Setengar, Desa. PEraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian. 13 Tahun 2003, UU No. Ada yang masa jabatan sampai usia 65 tahun, namun ada yang periodesasi masa jabatan 20 tahun (bukan usia), dan tidak ada yang 60 tahun sebagaimana ketentuan dalam UU no 6 tahun. Pasal 6 Dalam menetapkan besaran dan susunan Perangkat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, harus memperhatikan asas: a. d. Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PERANGKAT DESA ABSTRAK: Dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU-XIII/2015 perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2021. jabatan perangkat Desa melalui mutasi, penjaringan d an penyaringan. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. E. Penggantian dan/atau pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). peraturan bupati kubu raya nomor 82 tahun 2020 tentang kewajiban dan larangan bagi perangkat desa perangkat desa - larangan - kewajiban peraturan bupati tahun 2020 no 82: 2020: peraturan bupati kubu raya nomor 81 tahun 2020 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kubu raya tahun anggaran 2020TENTANG PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GORONTALO UTARA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa; Mengingat : 1. 51 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2021. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakatBidang. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa; 1. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. 8. desa-perangkat. yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan. Pemberhentian 13. 02. 14. Ketentuan Mengenai Perangkat Daerah yangPeraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2021. 20. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang DasarSUSUNAN ORGANISASI – TATA KERJA – PEMERINTAHAN DESA . Jenis. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2017. Fungsi Kepala Urusan Keuangan. 10. 2018/No. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muara Enim Nomor 5 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2O15 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan.